Latar Belakang

Reformasi yang bergulir di Indonesia sejak Mei 1998, menuju masyarakat yang demokratis, yaitu adanya good governance dan clean government pada tata laksana pemerintahan. Yang mengacu pada landasan utama demokrasi yaitu : Supremasi Hukum, Jaminan dan Pelindungan HAM, Transparansi, Akuntabilitas Kepada Publik, Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Adanya Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan.

Sejalan dengan pemikiran di atas Polri sebagai salah satu komponen pilar supremasi hukum dituntut untuk merespon tuntutan tersebut, yaitu dengan menjadi polisi yang berwatak sipil, profesional, cerdas, bermoral, dan patuh hukum sebagai pelindung, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan dan memelihara kamtibmas.

Profil Polisi yang ideal merupakan wujud dari sosok kepolisian yang cocok dengan masyarakatnya yang mendapat dukungan dan legitimasi dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Kesemuanya itu dapat dicapai apabila Polri mau dan mampu melakukan berbagai perubahan (change) dengan berbagai inovasi dalam menyelenggarakan tugasnya. Dan produk dari kinerja tersebut secara signifikan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan mereka mempercayai polisi.

Image atau citra sangat penting bagi Polri, karena dasar utama Polri menyelenggarakan tugasnya adalah adanya kepercayaan dari masyarakat. Polisi dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas tidak dapat bekerja sendiri. Polisi memerlukan dukungan dan kepercayaan serta legitimasi dari masyarakat, untuk mendapatkannya polisi harus mampu menunjukan kinerja yang baik, komunikatif, proaktif serta mampu membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam membangun citra Polri harus berani merekonstruksi image, hal ini tentu tidak mudah karena tidak dapat dipisahkan dari konstruksi sosial yang ada tentang Polri. Konstruksi sosial tentang Polri adalah susunan realitas obyektif yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun di dalam proses konstruksi itu tersirat dinamika sosial. Merubah image yang telah terlanjur menjadi blue-print tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Harus ‘berani’ dan dimulai dari dalam tubuh Polri itu sendiri.

Sejalan dengan hal di atas Ikatan Sakura Indonesia (ISI) merupakan wadah bagi para anggota polri yang pernah belajar di jepang mempunyai tugas dan tanggung jawab baik sebagai anggota Polri maupun secara moral untuk memberikan sumbang saran dan pemikirannya melalui simposium yang pertama ini sebagai salah satu upaya mendukung perubahan menuju Polri yang berwatak sipil, profesional, cerdas, bermoral dan patuh hukum dalam masyarakat yang demokratis. Simposium ini difokuskan untuk memikirkan dan menghasilkan produk yang berkaitan dengan grand design polmas 10 th kedepan, Grand design tersebut dapat digunakan sebagai sumbang saran pemikiran kepada institusi polri atau setidaknya dapat digunakan oleh para anggota ISI dalam mengimplementasikan polmas sesuai dengan tugas dan bagiannya baik tingkat Mabes, Polda,Polwil, Polres maupun Polsek dalam rangka  meningkatkan dan mewujudkan  profesionalisme polri . Kepercayaan masyarakat (public trust) kepada Polri terlebih dahulu dibangun dan di tumbuhkan juga kepercayaan dari dalam (internal trust).